WAROPEN, Papuaglobal.com | Hasil reses Ketua DPRK Waropen, Yeneke S.K. Dippan, dn sejumlah anggota DPRK Waropen lainnya di Kampung Sowiwa dan Wotoa, Distrik Oudate pada Minggu (22/2) mengungkap fakta memprihatinkan di lapangan. Meski tahun ajaran tengah berjalan, aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah tersebut ditemukan lumpuh total.
Yeneke Dippan ditemui, Senin (23/2) menegaskan bahwa kondisi ini adalah bentuk pengabaian hak dasar masyarakat yang tidak bisa ditoleransi lagi oleh Pemerintah Daerah.
Dalam tinjauannya di Kampung Sowiwa, Distrik Oudate, Yeneke menemukanndan dilaporkan ada gedung sekolah tersedia, namun tidak ada aktivitas belajar mengajar. Ironisnya, laporan warga menyebutkan hanya Kepala Sekolah yang sesekali terlihat, sementara guru lainnya absen karena ketiadaan rumah dinas.
“Ini Februari, seharusnya sekolah berjalan. Fasilitas ada, tapi anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Pemerintah harus serius! Jangan anggap remeh masa depan anak-anak kita,” tegas Yeneke.
Ia juga menyoroti tingginya angka putus sekolah dan buta huruf di wilayah tersebut. Rendahnya pendapatan ekonomi membuat orang tua kesulitan membiayai anak sekolah di kota, sementara pemerintah dinilai gagal menyediakan asrama atau yayasan pendampingan.
Sektor kesehatan tak kalah miris. Dengan populasi lebih dari 600 jiwa (400 di antaranya masuk DPT), Kampung Wotowa tidak memiliki Pustu, Puskesmas, apalagi tenaga kesehatan (nakes).
“Penduduknya banyak, tapi tidak ada layanan kesehatan sama sekali. Kami mendesak pemerintah segera membangun Pustu dan rumah tinggal nakes agar ada pelayanan menetap di sana,” ujarnya
Selain itu, Yeneke menyoroti kondisi lingkungan yang tidak sehat:cKrisis Air Bersih: Sumber air ada, namun tidak ada sistem distribusi ke warga. Sanitasi Buruk: Minimnya fasilitas MCK memperparah risiko penyakit. Overkapasitas Hunian: Satu rumah dihuni 4 hingga 5 kepala keluarga dalam kondisi yang jauh dari layak. Krisis Energi: Lampu tenaga surya (solar cell) sudah tua dan rusak, membuat warga gelap gulita di malam hari.
Pertanyakan Realisasi Dana Otsus
Menutup pernyataannya, Yeneke melayangkan teguran keras kepada Dinas Pendidikan dan Bupati Waropen. Ia mempertanyakan efektivitas pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya menjamin hak pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua.
“Otsus menjamin mereka tetap bersekolah. Jika hari ini masih banyak anak yang tidak sekolah dan buta huruf, apa kerja pemerintah? Apa gunanya dana pendidikan dari Otsus jika realitanya seperti ini? Kami menghimbau Bupati dan Dinas terkait: jangan main-main dengan kebutuhan dasar rakyat!” pungkasnya.
Redaksi : El.