JAKARTA – Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 resmi ditutup di Markas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Jakarta, Jumat (11/9/2026). Acara penutupan digelar di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lantai 1 Lemhannas RI, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Program hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lemhannas RI, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) ini di angkatan IV diikuti 27 kepala daerah terdiri atas bupati dan wali kota dari 17 provinsi di Indonesia. Sembilan diantaranya berasal dari enam provinsi di kawasan Papua, termasuk Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si.
KPPD Angkatan IV berlangsung sejak Rabu (2/9/2026). Jadwal semula direncanakan berjalan hingga 15 September 2026 dengan sebagian pembelajaran dilaksanakan langsung di Singapura. Namun berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemendagri tertanggal 30 Agustus 2026, masa pelaksanaan dipersingkat menjadi 2–12 September 2026 dan format belajar diubah menjadi hybrid dengan materi komponen Indonesia disampaikan tatap muka di Jakarta, sementara materi Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore, disampaikan secara daring.
Selama sebelas hari, peserta mengikuti rangkaian pembekalan padat di Kemendagri, kantor PYC, dan Lemhannas RI. Program dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dilanjutkan materi kepemimpinan adaptif, komunikasi publik strategis di era digital, empat pilar kebangsaan, ketahanan nasional, kewaspadaan dini konflik, hingga ceramah geopolitik oleh Gubernur Lemhannas RI dan pembekalan antikorupsi dari Ketua KPK RI.
Selanjutnya, sesi daring bersama akademisi dan praktisi Singapura seputar sistem kesehatan, transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, pendidikan, dan transportasi, hingga materi tata kelola dan akuntabilitas kepemimpinan oleh Lim Siong Guan, mantan Kepala Pegawai Negeri Sipil Singapura. Kunjungan lapangan ke Puskesmas Matraman serta Jakarta Aset Management Center dan Mal Pelayanan Publik melengkapi program, sebelum peserta menyusun Rencana Aksi (Renaksi) yang dipaparkan pada hari-hari terakhir untuk diterapkan di daerah masing-masing.
Bupati Waropen Drs. F.X Mote, M.Si: dari Kepatuhan Administratif ke Pembangunan Institusi
Bagi Bupati Mote, KPPD Angkatan IV membawa perubahan cara pandang yang mendalam tentang makna kepemimpinan daerah.
“Ketika pertama kali mengikuti KPPD, harapan yang saya bawa sangat sederhana. Saya datang sebagai Bupati Waropen dari daerah pinggiran seperti Waropen. Harapan awal saya, ingin dapat ilmu teknis bagaimana mengelola pemerintahan dengan benar, supaya tidak salah kelola anggaran, tidak jadi temuan BPK, dan bisa membangun daerah dengan cepat,” ujarnya.
Secara lebih rinci, harapan awal itu mencakup peningkatan kapasitas manajerial dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta perencanaan pembangunan, di samping keinginan menyerap “best practice” dari kepala daerah lain dan membangun jejaring antar kepala daerah se-Indonesia. Ia mengaku semula membayangkan KPPD sebagai semacam sekolah birokrasi, tempat belajar regulasi, APBD, dan kepemimpinan teknis semata.
Cara pandang itu berubah total begitu program berjalan. “Ternyata KPPD bukan hanya mengajari saya bagaimana memimpin, tapi mengapa saya harus memimpin,” katanya.
Mote lalu menggambarkan kondisi riil Waropen, wilayah seluas 10.847 kilometer persegi yang hanya dihuni sekitar 38 ribu jiwa, dengan sejumlah kampung yang sebagian besar dijangkau lewat transportasi laut. Menurutnya, persoalan mendasar daerahnya bukan pada minimnya regulasi, melainkan lemahnya pembangunan institusi, pelajaran yang menurutnya paling membekas dari materi Lim Siong Guan.
“Seperti yang diajarkan Mr. Lim Siong Guan dari Singapura, hebatnya Singapura bukan karena gedungnya, tapi karena institusinya “Civil Service”, CPIB, dan EDB. Itu yang menempel di hati saya,” ujar Mote.
Ia menyebut pergeseran cara pandangnya terjadi dalam tiga hal, dari orientasi teknis kepatuhan aturan menuju pembangunan institusi yang berintegritas, meritokrasi, dan berkelanjutan, dari fokus pembangunan fisik semata jalan, jembatan, pelabuhan ke pembangunan manusia Papua yang sehat, berpendidikan, dan punya harapan, serta dari harapan yang semula hanya untuk Waropen, kini meluas menjadi harapan bagi bangsa, terinspirasi dari Ethnic Integration Policy dan National Reserves Policy Singapura yang ia nilai relevan dipelajari dalam konteks keberagaman dan ketahanan fiskal di tingkat kabupaten.
“Sekarang harapan saya bukan lagi sekadar ingin Waropen tidak tertinggal, tapi ingin Waropen punya institusi yang tetap berjalan meski bupatinya berganti. Saya ingin membangun sistem, bukan hanya membangun proyek,” tegasnya.
“KPPD telah mengubah harapan saya, dari ingin menjadi pemimpin yang berhasil membangun, menjadi ingin menjadi pemimpin yang berhasil membangun sistem yang akan terus membangun bahkan setelah saya tidak menjabat,” pungkas Mote.
Dengan berakhirnya rangkaian KPPD Angkatan IV, seluruh peserta membawa pulang Rencana Aksi yang akan menjadi acuan kerja masing-masing kepala daerah di wilayahnya, termasuk bagi Kabupaten Waropen. (afp)