WAROPEN – Pemerintah Kabupaten Waropen menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Aula Hotel Elfanso, Jalan Poros Urfas–Waren, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur agar perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Bimtek dibuka oleh Wakil Bupati Waropen, Yoel Boari, dan diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen. Hadir sebagai narasumber, Tim Asistensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Adeltje V.S. Pekade, S.H., M.M., dan Plt. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender DP3AP2KB Provinsi Papua, Adolfina Sule, S.E.
Dalam sambutannya, Yoel Boari menegaskan bahwa pelaksanaan PUG membutuhkan komitmen politik, koordinasi lintas perangkat daerah, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesetaraan gender tidak cukup hanya tertulis dalam dokumen perencanaan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, alokasi anggaran, dan hasil pembangunan.
“Pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan program administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujar Yoel.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara adil oleh perempuan maupun laki-laki.
“Oleh karena itu, saya berharap Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dapat menjadi motor penggerak koordinasi lintas sektor, memperkuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta memastikan bahwa kesetaraan menjadi bagian nyata dari tata kelola pemerintahan Kabupaten Waropen,” kata Yoel.
Sementara itu, Adeltje V.S. Pekade memaparkan materi mengenai strategi penerapan PUG, penyusunan analisis gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta mekanisme koordinasi dan evaluasinya di lingkungan pemerintah daerah.
“Pengarusutamaan gender harus dipahami sebagai pendekatan dalam seluruh siklus pembangunan, bukan hanya sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Setiap perangkat daerah perlu mengidentifikasi apakah kebijakan dan program yang dirancang telah mempertimbangkan perbedaan kebutuhan serta hambatan yang dihadapi perempuan dan laki-laki,” ujar Adeltje.
Adolfina Sule menambahkan, keberhasilan PUG memerlukan kerja bersama antara perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Pokja PUG berperan strategis membangun koordinasi, menyelaraskan kebijakan, dan menjaga konsistensi pembangunan yang responsif gender.
“Kesetaraan gender bukan sekadar tentang memberikan ruang yang sama, tetapi memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan,” tutur Adolfina.
Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan mampu menerapkan analisis gender dalam penyusunan program dan kebijakan, sehingga setiap perangkat daerah dapat merancang kegiatan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Waropen. (Dody)