Info Papua

Ini Tanggapan Fraksi Amanat Bersama Terhadap Raperda APBD 2021

WAROPEN-Fraksi Amanat Bersama menanggapi beberapa hal terkait dengan pidato pengantar Bupati Waropen pada pembahasan Rapat Paripurna Raperda APBD 2021, diruangan Sidang DPRD Kabupaten Waropen, Kamis (27/5).

Dalam tanggapan Fraksi Amanat Bersama oleh Ketua Fraksi Nikson Yenusi yang yang dibacakan oleh Marthinus Duwiri menyoroti beberapa program yang tertuang dalam delapan program prioritas Pemerintah Kabupaten Waropen. Dikatakan program yang direncanakan tersebut terkesan mengejar pembangunan infrastruktur dasar yang kemudian nantinya menjadi beban pada sumber Dana Alokasi Umum.

Disisi lain menurutnya, instansi teknis harus lebih kreatif dalam menyiapkan data pendukung agar seluruh program infrastruktur yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik.

Tidak hanya itu, Program Gepemkesmawar yang menjadi program Primadona Pasangan Bupati Yermias Bisai, SH dan Wabup Lamek Maniagasi SE, harus dievaluasi. Menurut Fraksi Amanat Bersama, standar orang miskin harus ditetapkan bagi penerima program tersebut. Disatu sisi masyarakat akan menjadi lebih konsumtif dibandingkan produktif.

Selain itu, proyeksi target Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 ini menurutnya terlalu tinggi. Merujuk pada target PAD tahun lalu yang mana menurut fraksi ini tidak mencapai target. Dia pun menyarankan agar OPD terkait mampu melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam rangka mengejar target pendapatan daerah tahun ini yang sudah disampaikan.

Dia juga menyarankan agar anggaran Biaya Tak Terduga bisa dialokasikan pada RAPBD 2021. Mengingat pada rancangan yang disampaikan tidak terakomodir atau 0 rupiah. Biaya Tak Terduga ini dapat menjadi pilihan untuk menghindari pergeseran anggaran jika saja terjadi kondisi darurat yang tidak diinginkan.

Tanggapan lain dari Fraksi Amanat Bersama ini adalah terkait peningkatan status pada Rumah Sakit Rodo Fabo Batu Zaman. Peningkatan status ini dinilai dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan status juga harus dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit, dan harus berstatus Instansi Kerja setingkat dengan Dinas Kesehatan. Hal ini akan berdampak pada sistem pelayanan Kesehatan yang baik, untuk para tenaga Kesehatan maupun pasien.

Sidang ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Waropen, dipimpin oleh Waket I DPRD Waropen Gasper Ivan Imbiri, disaksikan oleh Wakil Bupati Waropen Lamek Maniagasi, SE, Sekda Waropen Melianus Aiwui, Anggota-anggota DPRD, dan pimpinan OPD. (il/af).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button