Oleh: Agus Frans Parinding
Gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otsus 2027 di Kabupaten Waropen belum lama ini. Di balik dinding ruang pertemuan yang sejuk, ribuan kata dirangkai menjadi dokumen perencanaan, dan Milyaran rupiah diproyeksikan dalam angka-angka. Namun, bagi masyarakat di pesisir teluk atau di pedalaman hutan dan gunung di Waropen, kehebatan dokumen itu hanya punya satu ukuran sederhana: sejauh mana manfaatnya sampai ke pintu rumah mereka?
Tema “Pemenuhan Layanan Dasar” yang diusung Pemerintah daerah melalui bappeda Waropen adalah sebuah janji politik sekaligus beban moral yang berat. Mengapa? Karena bagi masyarakat kecil, kesejahteraan tidak diukur dari pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan dari nyala lampu di malam hari, kucuran air bersih di dapur, dan kemudahan berobat tanpa harus menempuh perjalanan bertaruh nyawa.
Ada sebuah ironi kecil yang terselip dalam pembukaan Musrenbang kemarin. Tim asistensi Bappeda terpaksa mendampingi melalui layar digital dari Supiori karena kendala transportasi. Ini adalah pengingat yang “menampar” bahwa masalah infrastruktur dan konektivitas di Waropen bukan sekadar teori di bab pendahuluan dokumen RKPD, melainkan hambatan nyata yang melumpuhkan aktivitas.
Jika tim ahli saja sulit menjangkau Waropen, bagaimana dengan tenaga guru yang harus mengajar di sekolah terpencil? Bagaimana dengan perawat yang harus membawa obat-obatan ke kampung-kampung? Inilah realitas yang harus dijawab. Rakyat tidak butuh perencanaan yang muluk dengan istilah teknokratis yang sulit dicerna. Mereka butuh akses jalan menghubungkan dan jaringan internet yang tidak hanya muncul saat cuaca cerah dan saat listrik menyala.
Khusus mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) 2027, transparansi dan akuntabilitas yang ditegaskan Pemerintah Daerah harus benar-benar dikawal. Sudah terlalu lama Dana Otsus dipandang sebagai “angka gaib”—terdengar besar di laporan, namun jejaknya samar di lapangan.
Masyarakat asli Papua di Waropen berhak bertanya: Apakah beasiswa itu akan sampai ke anak kami yang berbakat tapi miskin? Apakah Puskesmas kami akan memiliki obat yang lengkap dan dokter yang selalu ada? Jawaban atas pertanyaan inilah yang menentukan apakah Musrenbang ini sukses atau hanya sekadar ritual menggugurkan kewajiban administratif.
Perencanaan hanyalah 10 persen dari pekerjaan, sisanya adalah eksekusi dan pengawasan. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang baik dengan fokus pada layanan dasar dan stunting. Namun, tanpa pengawasan ketat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rencana ini bisa terjebak menjadi proyek-proyek fisik yang cepat rusak atau program seremonial yang tidak berkelanjutan.
Kita harus berhenti terjebak pada mimpi-mimpi besar jika urusan dasar seperti air bersih dan sanitasi masih menjadi masalah. Pembangunan yang bermartabat adalah pembangunan yang memanusiakan manusia. Artinya, negara hadir melalui layanan yang langsung menyentuh kulit masyarakat.
Pada akhirnya, rakyat Waropen akan mengingat tahun 2027 bukan dari seberapa tebal dokumen RKPD-nya, melainkan dari seberapa sering anak-anak mereka bisa sekolah dengan tenang dan seberapa mudah mereka mengakses keadilan sosial. Karena sejatinya, rakyat tidak butuh visi yang melangit; mereka hanya butuh pemerintah yang membumi, yang layanannya benar-benar sampai ke depan pintu rumah mereka.