WAROPEN — Pada Tanggal 29 Mei akan menjadi hari paling mendebarkan sekaligus bersejarah bagi Kabupaten Waropen. Publik kini tengah tertuju pada satu pertanyaan besar: Akankah daerah dengan julukan “Negeri Seribu Bakau” ini mampu memutus rantai kelam jeratan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah bertahan selama 18 tahun berturut-turut?
Kepastian tersebut akan terjawab secara resmi saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi ujian krusial, sekaligus pembuktian atas reformasi birokrasi yang digaungkan di masa tahun pertama kepemimpinan Bupati Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si
“Ia benar besok pada tanggal 29 Mei kami akan menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua” Ungkap Bupati F.X Mote kepada pg, Rabu (27/05).
menurutnya, di tahun pertama dalam kepemimpinannya salah satu fokus utamanya adalah membenahi penataan birokrasi dan penatausahaan keuangan, dengan harapan waropen keluar dari opini disclaimer.
Ia menjelaskan bahwa, Sejak resmi menahkodai Kabupaten Waropen, Bupati F.X. Mote langsung mengambil langkah taktis dengan membongkar dan mengubah seluruh alur tata kelola keuangan daerah yang selama belasan tahun dinilai usang dan tidak akuntabel.
Di bawah arahannya, perubahan mendasar dilakukan dengan mengaktifkan serta memaksimalkan sistem digital yang terintegrasi secara penuh. Tidak tanggung-tanggung, tiga aplikasi vital instansi pemerintah, yakni SIPP, SIKD, dan SIPD, langsung dipaksakan beroperasi guna mengunci transparansi dari hulu ke hilir—mulai dari perencanaan pembangunan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Langkah berani pengaktifan sistem digital ini berhasil mengubah cara pandang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola anggaran. Kebocoran ditutup, dan sinkronisasi program kerja disesuaikan secara linier dengan satu Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD.
Hasil dari reformasi digital ini langsung terasa nyata. Pada pelaporan akhir, serapan anggaran periode 2024-2025 tercatat berjalan sangat baik, Tata kelola keuangan ini bahkan membawa Waropen diakui di tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terbaik di Indonesia.
Namun, kunci utama perubahan di tahun pertama ini tidak sekadar bertumpu pada aplikasi, melainkan pada komitmen kepemimpinan tatap muka. Bupati F.X. Mote menerapkan kebijakan ketat dengan selalu berada di tempat (standby) di wilayah kabupaten.
Langkah ini terbukti efektif memotong mata rantai sumbatan komunikasi birokrasi. Personel kunci dari instansi keuangan, para kepala OPD selaku pengguna anggaran, hingga pihak ketiga selaku mitra kerja, kini sangat mudah untuk ditemui guna menyelesaikan kendala administratif secara kilat.
Kerja keras dan kerja bersama dari seluruh elemen internal keuangan, kedisiplinan OPD, serta kerja sama profesional pihak ketiga ini merefleksikan hasil evaluasi pemeriksaan yang berjalan mulus tanpa kendala signifikan.
Kini, menjelang tanggal 29 Mei, harapan publik membumbung tinggi. Spekulasi kuat beredar bahwa Waropen berpeluang besar mencetak sejarah baru dengan meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jika prediksi ini terwujud, maka tahun pertama kepemimpinan Bupati F.X. Mote akan tercatat sebagai era pembebasan Waropen dari belenggu disclaimer belasan tahun menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Cristian)