Jakarta — Kabupaten Waropen menjadi perhatian serius pemerintah pusat. 52 Peserta dari kementerian dan lembaga (KL) membahas sinkronisasi program pembangunan untuk mempercepat penanganan berbagai kebutuhan dasar di daerah tersebut.
Rapat Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kabupaten Waropen berlangsung di ruang kerja Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dr. Velix Wanggai, Jumat (3/7/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Velix Wanggai dan diikuti oleh perwakilan kementerian serta lembaga, baik secara daring maupun luring.
Dalam forum tersebut, Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., memaparkan secara langsung kondisi umum Kabupaten Waropen di hadapan Ketua Komite, kementerian, dan lembaga terkait.
Bupati Mote menjelaskan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Waropen, mulai dari kondisi kependudukan, kepegawaian, kampung, potensi daerah, hingga pelayanan dasar. Ia juga menyampaikan kondisi keuangan daerah, termasuk perjalanan panjang Kabupaten Waropen yang selama 18 tahun berada dalam opini disclaimer dan pada tahun 2026 berhasil keluar dari status tersebut.
Menurut Bupati Mote, keberhasilan keluar dari disclaimer menjadi langkah penting, namun belum cukup untuk menjawab seluruh tantangan pembangunan di Waropen. Sebagai daerah dengan status sangat tertinggal, Waropen masih membutuhkan perhatian khusus pemerintah pusat, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur jalan, jembatan, dan air bersih.
“Kita ini membangun Indonesia. Karena itu, kami berharap pemerataan program pembangunan Merata di setiap bidang benar-benar berjalan, terutama bagi daerah yang sangat tertinggal,” ujar Bupati Mote.
Ia menegaskan, program prioritas Kabupaten Waropen seperti Waropen Sehat, Waropen Terang, dan Waropen Pintar sejalan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain pelayanan dasar, Bupati Mote juga menyoroti sejumlah kebutuhan infrastruktur mendesak yang harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di antaranya adalah pembangunan Jembatan Demba dan Jembatan Wobari yang dinilai sangat penting untuk membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Adi Prasetya, menjelaskan bahwa klasifikasi status daerah di Indonesia terbagi dalam lima tingkatan, yakni daerah sangat tertinggal, daerah tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.
Ia menyebutkan, Kabupaten Waropen masih berada pada kategori daerah sangat tertinggal sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih terpadu dan kolaboratif.
“Kabupaten Waropen berada pada tingkatan daerah sangat tertinggal. Ini harus menjadi perhatian serius melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan di Waropen,” jelas Adi Prasetya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa langkah awal percepatan pembangunan Waropen harus dimulai dari sinkronisasi data antara Direktorat Jenderal Daerah Tertinggal dan Bappeda Kabupaten Waropen. Data yang lengkap, akurat, dan sesuai kebutuhan menjadi dasar penting dalam proses pengusulan program strategis kepada kementerian dan lembaga.
“Karena Waropen sangat tertinggal, maka langkah awal adalah menyinkronkan data dari Dirjen Daerah Tertinggal dengan Bappeda,” demikian disampaikan dalam rapat tersebut.
Setelah sinkronisasi data, tahapan berikutnya adalah harmonisasi program bersama kementerian yang membidangi daerah tertinggal. Selanjutnya, usulan-usulan strategis Kabupaten Waropen akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait agar dapat masuk dalam agenda prioritas percepatan pembangunan terpadu.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendes PDT, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Bappenas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam pertemuan itu, Bupati Waropen didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Waropen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti pada rencana, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan 52 kementerian dan lembaga, Waropen berharap dapat keluar dari ketertinggalan dan bergerak menuju daerah yang lebih sehat, terang, pintar, terbuka, dan sejahtera. (CY)