Bupati Waropen Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di Paripurna IV DPRK

WAROPEN, PapuaGlobal.Com | Rapat Paripurna IV DPRK Waropen yang digelar Senin (11/8) membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 2024, serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRK. Rapat dihadiri sejumlah anggota DPRK, Pj Sekda Waropen, dan pimpinan OPD.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disampaikan oleh Anggota DPRK Ismael Fakari. Menanggapi hal tersebut, Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK atas masukan terhadap tiga materi pembahasan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, hasil pemeriksaan BPK, serta Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRK. Seluruh masukan akan dipelajari secara mendalam dan menjadi bahan pada agenda pendapat akhir,” ujar Bupati.

Bupati Mote menekankan pentingnya pendalaman materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

“Kami sependapat untuk lebih mendalami materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, mengingat pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Waropen masih menerima opini disclaimer dari BPK RI Perwakilan Papua, sama seperti 18 tahun sebelumnya,” katanya.

Atas pandangan Fraksi PDIP, Bupati kembali menyampaikan apresiasi. “Kami berterima kasih karena Fraksi PDIP mendorong perubahan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di tahun mendatang,” ucapnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi forum bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk menyelaraskan evaluasi atas pengelolaan keuangan tahun 2024 dengan perbaikan tata kelola ke depan. Agenda selanjutnya adalah pendapat akhir yang akan merangkum sikap fraksi-fraksi dan tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi DPRK.

Redaksi : El