Waropen, Papua, PapuaGlobal.Com – Pada hari Selasa, 11 November, telah dilaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Waropen. Bernadetha Goo, S.H., resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Penunjukan ini bersifat sementara, sambil menunggu pejabat Kepala Dinas definitif melalui tahapan yang telah ditetapkan. Bupati Waropen menjelaskan bahwa seluruh Plt. di lingkungan Kabupaten Waropen merupakan individu yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi OPD, namun tidak mendapatkan tunjangan jabatan definitif.
“kami tunjuk beberapa ini bukan kepala dinas, bukan jabatan definitif. Kepala dinas akan melalui tahapan, uji kompetensi maupun evaluasi kinerja bagi yang sudah menjabat diatas 4 tahun,” tegas Bupati. Ia menambahkan bahwa semua Plt. memiliki tanggung jawab mempersiapkan diri dan unit kerja masing-masing untuk mengikuti proses uji kompetensi.
Bupati FX Mote juga menyinggung mengenai evaluasi kinerja bagi pejabat yang menjabat lebih dari 4-5 tahun, sementara yang kurang dari itu akan mengikuti uji kompetensi untuk mendefinitifkan jabatan. “Semua orang punya hak yang sama untuk uji kompetensi. Baru jabatan itu didefinitifkan,” jelasnya.
Saat ini, Waropen masih menanti persetujuan Gubernur untuk pelaksanaan lelang terbuka Sekretaris Daerah (Sekda), diikuti oleh 8 kabupaten dan 1 kota. Lelang tertutup akan dilakukan untuk eselon III dan IV, memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN.
Bupati berkomitmen untuk mengurus kenaikan pangkat ratusan pegawainya. Ia menyampaikan keprihatinan pada kondisi ASN yang menjabat Plt. bertahun-tahun tanpa kenaikan pangkat, yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Kepada pejabat baru, Bernadetha Goo, yang juga merupakan istri Bupati, ia berpesan agar menjalankan tugasnya secara profesional berdasarkan keahlian dan kemampuannya. Bupati menekankan agar OPD Perumahan fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya mama-mama janda dan yang belum memiliki rumah, untuk memastikan layanan pemerintah tepat sasaran.
Redaksi: EL