Waropen – Bupati Kabupaten Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si kembali bersuara terkait kebijakan Pemerintah Pusat atas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Menurutnya kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap jalannya pembangunan di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota khususnya di Tanah Papua. Ucap F.X Mote kepada pg, pada Jumat (10/10).
”Sudah Pasti pemangkasan dana Transfer ini sangat berpengaruh pada proses pembangunan di daerah, seperti pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan dan program layanan publik lainnya, karena program tersebut selama ini masih sangat mengandalkan dana transfer daerah”. ujarnya.
Dengan adanya pemangkasan anggaran, Mote menjelaskan bahwa pada APBD tahun anggaran 2026 pihaknya akan melakukan efisiensi belanja pada pos-pos yang tidak terlalu mendesak seperti belanja rutin dan kegiatan-kegiatan seremonial, tanpa mengorbankan belanja pembangunan daerah, dan dana efisiensi dialihkan ke program prioritas yang berfokus pada layanan publik.
“Hal itu sudah pasti kita akan lakukan “efisiensi anggaran” dan kita akan terfokus pada pembangunan yang berdampak langsung layanan publik,”.
Lanjut dijelaskan, Langka lain yang dilakukan adalah melakukan komunikasi intens dengan pemerintah atasan, sehingga dalam pembangunan di daerah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi hal ini dilakukan agar ada kolaborasi antara program di kabupaten, provinsi dan pusat.
“Kolaborasi program antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat itu langka yang tepat untuk dilakukan dalam situasi efisiensi anggaran saat ini”.
Bupati FX Mote juga membeberkan, bahwa beberapa Program pusat dan Provinsi yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Waropen adalah Pembangunan RS Tipe C di tahun 2025 dari kementrian kesehatan, Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Waren secara Permanen dari Kementrian perhubungan di tahun 2026 setelah melakukan review dokumen pelabuhan di tahun 2025, Pengembangan Pembangunan Bandara di Botawa dari oleh Provinsi Papua, dimana sebelumnya pemerintah telah melunasi pembayaran tanah bandara, dan program pengembangan perikanan bantuan provinsi papua. (afp).