Papuaglobal.com | WAROPEN – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Waropen kini sah menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Waropen, Yowel Boari, dalam apel gabungan yang meriah di Lapangan Silas Paprindey, Senin pagi (30/6).
Momen ini menandai babak baru bagi para abdi negara ini. Secara simbolis, empat perwakilan pegawai menerima SK mereka di hadapan seluruh peserta apel. Sebuah tonggak awal pengabdian mereka dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Usai apel, Wabup Yowel Boari menegaskan bahwa status ASN bukanlah sekadar titel.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi titik awal dari pengabdian yang sesungguhnya. ASN adalah pelayan masyarakat. Dibutuhkan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jabatan bukanlah tempat mencari kenyamanan, tapi tempat berkontribusi secara nyata,” tegas Boari.
Ia juga mengingatkan para ASN baru untuk segera beradaptasi di unit kerja masing-masing, serta aktif membangun koordinasi dan etos kerja yang positif di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bertugas.
Penyerahan SK ini dipandang sebagai langkah strategis Pemkab Waropen dalam memperkuat struktur birokrasi yang responsif dan adaptif. Pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi kinerja ASN, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga di bidang pendidikan, kesehatan, teknis, dan administrasi layanan publik lainnya.
Wabup Boari berharap besar agar para ASN baru ini menjadi penggerak perubahan dan motor percepatan program-program prioritas pembangunan daerah.
“Kami ingin birokrasi yang tanggap, terbuka, dan bekerja dengan solusi. ASN muda harus hadir dengan semangat perubahan, membawa pelayanan publik ke level yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan resminya status kepegawaian mereka, seluruh CPNS dan PPPK diminta segera melapor ke unit kerja masing-masing dan mulai melaksanakan tugas. Pemerintah Kabupaten Waropen berharap kehadiran ASN baru ini akan membawa energi positif dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan akuntabel. (il).
Redaksi : EL