Waropen , PapuaGlobal.Com | Kegiatan Pra-Konferensi Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Waropen menjadi penegasan atas filosofi pembangunan di Papua yang bertumpu pada tiga pilar utama. Forum ini dimanfaatkan untuk menjalin kolaborasi strategis antar-tiga pilar tersebut demi masa depan Waropen yang berlandaskan kearifan lokal.
Wakil Bupati Yowel Boari, yang hadir mewakili Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., pada pembukaan Pra Konferensi Masyarakat Adat, Selasa (411) menegaskan kembali pentingnya sinergi ini. Ia menyatakan, “Adat, Agama, dan Pemerintah adalah tiga tungku pembangunan di Papua.” Penegasan ini menjadi landasan bagi diskusi yang bertujuan menyatukan visi pembangunan daerah, termasuk isu penting seperti status tanah untuk pembangunan Rumah Sakit dan Pasar Urfas.
Dari sisi adat, Wakil Ketua II Dewan Adat Waropen, Marselus Daimboa, menyerukan pentingnya membangun kemitraan yang strategis dengan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa meskipun secara legal hak atas tanah dan sumber daya dimiliki negara, hak-hak masyarakat adat harus diperhatikan dan diakomodir.
“Kita harus duduk bersama-sama. Setiap adat, agama, dan pemerintah memiliki porsi masing-masing,” kata Daimboa, menyerukan agar kemitraan ini menjadi kunci untuk mengatasi pergeseran nilai dan masalah sosial.
Sementara itu, Ketua DPRK Waropen, Yeneke Dippan, menyambut seruan kolaborasi tersebut dengan janji legislatif yang konkret. Dippan mengajak semua pihak untuk “saling bergandengan tangan, seperti buah kaipoa” dan menjadikan kebersamaan sebagai modal utama.
Komitmen DPRK diwujudkan melalui prioritas kerja untuk menggodok Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Waropen.
“Kami harapkan dari pertemuan ini Bapak Ibu bisa menolong DPRK untuk pembentukan Perda hak masyarakat adat. Ini akan menghasilkan informasi dan arah yang jelas, agar hak ulayat kita tidak dirampas oleh kabupaten lain,” tegas Yeneke Dippan.
Kehadiran dan kesamaan visi dari ketiga pilar—Adat yang menjaga budaya dan tanah leluhur, Pemerintah (diwakili oleh Wabup Yowel Boari) yang merencanakan pembangunan, dan Legislatif (DPRK) yang menjamin payung hukum—menjadikan Pra-Konferensi ini sebagai langkah awal yang kuat. Tujuannya adalah mencegah konflik terkait tanah dan memastikan keputusan yang dihasilkan menjadi payung hukum untuk menjaga hak ulayat dan menyiapkan masa depan anak cucu Waropen.
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala suku, Keret, ketua adat, dari tiap perwakilan DAS di Waropen mulai dari Batas Timur Waropen di Kali Baru, hingga Kamarsano di Bagian Barat Waropen, dan juga Batas wilayah Pulau Nau dan juga Kirihi Walai.
Redaksi : EL.