Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas di Waropen
WAROPEN, PapuaGlobal.com | Selain program strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Waropen juga fokus pada sejumlah program prioritas daerah. Hal ini disampaikan oleh Bupati Drs. F.X Mote dalam Rapat Paripurna V DPRK, Pengantar Materi Perubahan Rkpd Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, di Ruang Rapat Kantor DPRK Waropen, Kamis (18/09).
Dalam pidatonya, Bupati F.X Mote menyampaikan fokus pembangunan bertumpu pada upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, konektivitas antar wilayah, pemerataan energi, serta perhatian terhadap kehidupan sosial dan keagamaan.
Misalnya, untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah, pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk beberapa inisiatif penting. Dalam hal peningkatan infrastruktur dan transportasi, programnya meliputi rehabilitasi Kantor Bupati Waropen di Botawa, penyediaan fasilitas penunjang bagi KM. Dorolonda yang telah beroperasi di Waropen sejak Februari 2025, serta kerja sama subsidi dengan PT. Belibis Papua Mandiri untuk operasional kapal cepat KM. Ekspres Bahari 99 demi meningkatkan transportasi laut.
Selain itu, Pemerintah juga berfokus pada penguatan pelayanan publik dan sosial. Program-program di bidang ini mencakup peningkatan status 11 kampung pemekaran di Distrik Kirihi, Walai, dan Masirei menjadi kampung definitif. Selain itu, ada penyelesaian masalah kelistrikan melalui kerja sama dengan PT. PLN, penyelesaian status 500 tenaga honorer Kategori 2, dan pelaksanaan Musyawarah Besar Masyarakat Adat Waropen.
Tidak ketinggalan, pemerintah juga menyediakan fasilitas penunjang kerja untuk DPRK Waropen dan memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan, termasuk Sinode GKI di Tanah Papua, organisasi PKK, GOW, dan bantuan keagamaan lainnya.
Menjaga Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjaga kesinambungan pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Waropen 2021-2025. Kedua, menyesuaikan arah pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi, khususnya agenda percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ketiga, menjamin efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah, memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Mote berharap, rancangan KUPA dan PPAS ini dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRK Waropen, sejalan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang menekankan sinergi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan Waropen yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
Redaksi : EL
