Waropen – Kunjungan Kepala BPK RI Perwakilan Papua ke Kabupaten Waropen baru-baru ini menyoroti perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah. Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius. Mote , menegaskan komitmen untuk meninggalkan status disclaimer dari BPK RI.
Hal itu disampaikan Bupati FX Mote pada kunjungan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Bhuono Agung Nugroho dalam pertemuan di ruang rapat Bupati, Jumat (20/11/2025).
Dalam Upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Waropen, pada kesempatan itu Agung Nugroho kembali diperkuat dengan menyampaikan materi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Sebelumnya, Pertemuan berlangsung resmi dan penuh keakraban. Rombongan BPK RI Perwakilan Papua diterima langsung oleh Pemerintah Kabupaten Waropen yang dipimpin Bupati Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, didampingi Wakil Bupati Yowel Boari, Plh. Sekda Bob Woriori, S.STP, M.Si, serta jajaran pejabat utama Pemkab Waropen.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:
Kepala BPK RI Perwakilan Papua Bhuono Agung Nugroho, Yohan Palianda Pasuang dari BPK RI, Kepala Badan Keuangan Linda Hubi, Kepala Inspektorat Irwan, Kadis Kesehatan dr. Jenggo Suwarko, Kepala DP3AKB Selvina Imbiri, Kadis PUPR Michael Rumabar, dan jajaran OPD terkait lainnya.
Sebelum memasuki agenda rapat, Bupati Mote didampingi Wakil Bupati, Kepala Inspektorat, dan Kepala Badan Keuangan terlebih dahulu menjemput langsung rombongan BPK RI Perwakilan Papua di Kali Sanggei. Setelah prosesi penyambutan, rombongan bergerak dalam iring-iringan kendaraan menuju Kantor Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati F.X. Mote menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian BPK RI Perwakilan Papua terhadap kondisi tata kelola keuangan di Waropen.
Bupati menegaskan bahwa pembenahan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi agenda serius pemerintah daerah saat ini.
“Pengelolaan keuangan kita harus transparan dan laporan pertanggungjawaban harus lengkap. Kita harus berubah. Waropen tidak boleh selamanya disclaimer,” tekad Bupati Mote.
Ia berharap pendampingan dan masukan dari BPK RI mampu mempercepat perbaikan proses pelaporan keuangan, meningkatkan kedisiplinan administrasi OPD, serta mendorong Waropen meraih opini audit yang lebih baik di masa mendatang.
Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemkab Waropen dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.
BPK RI menegaskan komitmennya mendampingi Pemkab Waropen agar setiap proses pelaporan dapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan dialog dan tanya jawab teknis antara BPK dan OPD terkait. Seluruh peserta menyatakan dukungan terhadap pembenahan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. (afp)