Jakarta- Bupati Kabupaten Waropen Drs.Fransiscus Xaverius Mote, M.Si Mengikuti Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi data beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) di Hotel Aryaduta Menteng, Selasa (06/7/2025).
Rakor dan Rekonsiliasi bertujuan mencari solusi permasalahan terkait beasiswa mahasiswa Papua dalam penyelesaian tunggakan pembayaran yang bersumber dari dana Otsus hingga tahun 2026.
Dalam Kesempatan itu, Bupati F.X Mote menyampaikan, bahwa Program ini muncul dan pikiran utama kita adalah bagaimana orang Papua untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan, sehingga ada kesempatan untuk mendidik anak-anak Papua di sekolah-sekolah di Luar Negeri maupun di Indonesia.
Mote juga menyampaikan untuk jadi pertimbangan dalam rapat tersebut bahwa sebelum pemekaran kita tidak membeda-bedakan atau memandang mereka (-SUP) asalnya darimana, intinya mereka adalah anak-anak Papua.
“ Sebelum terjadi pemekaran kita tidak pernah membeda-bedakan asal mereka dari daerah mana, mereka adalah anak papua satu tanah papua ini”
F.X Mote menjelaskan, Setelah terjadi pemekaran Empat Provinsi baru sehingga jadi 6 Provinsi di Tanah Papua, disinilah terjadi suasana yang berbeda pendapat dalam kebijakan pemerintahan, dan juga kebijakan kehidupan dalam masyarakat yang terbagi dalam enam Provinsi.
Total mahasiswa di Kabupaten Waropen Program SUP ada 9 orang diantaranya, 3 Orang sekolah luar negeri dan 6 Orang sekolah dalam negeri, namun dua orang yang ber KTP Jayapura, tetapi karena kota Jayapura tidak menangunanggung Beasiswa mereka, kita di Waropen yang menanggung karena mereka bermarga waropen yang ker KTP Jayapura. Ujarnya
“Kami di Waropen ada 9 orang mahasiswa yang dikembalikan ke kabupaten waropen ada yang ber KTP Waropen dan ada yang tidak ber KTP Waropen, pada hal dalam kesepakatan sebelumnya dikembalikan mereka ke daerah masing-masing sesuai dengan KTP, tetapi ada provinsi-provinsi lain yang menerima mereka yang ternyata orangnya bukan dari Provinsi itu” Jelas Mote.
Menurutnya, sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan pembiayaan hingga 2026 yang berada di enam provinsi , sehingga 2026 keatas sudah menjadi tanggung jawab ada di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/kota.
“jadi yang sekarang jadi beban kita, mari kita menyelesaikan tanggung jawab ini yang telah menjadi keputusan sebelumnya”.
Bupati berharap, agar tanggungan masing-masing daerah sampai 2026 sesuai domisili mereka dalam KTP, tidak sesuai marga, setelah itu baru jalan sesuai dengan KTP atau Marga di masing-masing Provinsi Kabupaten/Kota. Harapnya.
Dari data yang dihimpun PG Berdasarkan berita acara penyelesaian pembiayaan beasiswa SUP 2023 sampai 2026, kabupaten waropen di tahun 2023 memiliki tanggung jawab sebesar 1,7 Miliar lebih, tahun 2024 2,9 milyar lebih, tahun 2025 2,5 Milyar lebih dan tahun 2026 2,1 Miliar lebih
Menurut Bupati F.X Mote sampai dengan tahun 2024 realisasi sudah 100 persen dan di tahun 2025 sudah dianggarkan tinggal menunggu transfer tahap pertama dari alokasi dana otonomi khusus, dan untuk tahun 2026 suda dalam direncanakan.