Waropen- Pembukaan Sidang XII Klasis GKI Waropen yang digelar di Gereja Bethania Wapoga, Sabtu (19/11/2022). Dihadiri Langsung Oleh Bupati Waropen Yermias Bisai didampingi Sekda Jaelani, A.P, M.Si dan Beberapa Pimpinan OPD, Kapolres Waropen AKBP. Naharuddin, S.Sos, Danramil 1709-03/Waropen Bawah Mayor Inf Gunawandan Wakil Ketua DPRD Waropen Leonard Refasi, SE.
Dalam kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Arahannya menyampaikan, agar dalam kegiatan Sidang XII Klasis GKI Waropen, peserta benar-benar memanfaat kegiatan ini untuk bisa memutuskan sesuatu yang berguna bagi kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban di Kabupaten Waropen.
Selain itu Bupati Yermias berpesan, agar dalam sidang-sidang yang sifatnya Rohani, baik dalam umat Nasrani maupun Muslim atau organisasi agama yang lainnya harus mempunyai warna tersendiri beda dengan sidang-sidang yang lainnya.
“Sebagai Bupati saya berpesan agar jangan Organisasi agama memberi contoh yang salah, Kegiatan Keagamaan dan kegiatan Politik tidak Boleh di Campuradukan, melihat saat ini Tahapan KPU sedang berjalan”.
Menurutnya, Sidang Seperti itu (red-Sidang XII Klasis GKI Waropen) hadir bersama-sama menyampaikan pikiran, pendapat, agar dimasukkan dalam program kerja yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, juga mengevaluasi 5 tahun kerja sebelumnya.
Ia menegaskan, agar dalam menyusun program sesuaikan dengan kemampuan, mulai kemampuan keuangan, Tenaga, daya, upaya kerjasama, dan komitmen harus disesuaikan dengan itu. “, tidak bole buat program yang melampaui kemampuan kita yang akhirnya program tidak selesai-selesai”.
“Jangan buat Program terlalu banyak, Sedikit tapi selesai, jangan banyak buat program tapi sedikit yang selesai” pesan Bupati Yermias.
Ahir dari pesan Bupati supaya dalam pemilihan Ketua Klasis, dapat mencontoh sidang sinode yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, yang menurutnya sidang paling aman, nyaman, tertib dan terkendali.
“Kalau yang besar saja bisa berjalan dengan baik, tentu sidang yang skala kecil seperti ini harusnya lebih baik dan proses pemilihan harus berjalan aman, tidak boleh berkelahi, dan kalau bole aklamasi”. (YR)