Olahraga

Disorda Usulkan Bentuk UPT Pengelola Venue PON

JAYAPURA – Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam mengelola “venue-venue” Pekan Olahraga Nasional (PON).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa, kepada wartawan di Jayapura, Senin, 11 Mei 2020, mengatakan, Per 1 Januari 2021 semua venue yang dibangun Pemerintah pusat akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Dengan demikian, biaya perawatan hingga pelaksanaan PON menjadi tanggungjawab dari pemerintah Papua, dan biaya yang dibutuhkan untuk perawatan dipastikan sangat besar.

“Biaya perawatan venue sangat besar, sehingga kita sudah mulai hitung dan akan usulkan dalam APBD 2021,” katanya kepada pers di Jayapura, Senin, 11 Mei 2020.

Ia mengatakan, usulan pembentukan UPT tersebut karena belum ada badan khusus yang nantinya difokuskan untuk mengurus Venue milik Pemprov Papua ini, sehingga bisa saja UPT ini nantinya di bawah Dinas Olahraga dan Pemuda.

[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”baca juga” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”date”]

“Memang kami akan buat UPT untuk bertanggungjawab untuk pemeliharaan venue ini,” katanya.

Selain itu, katanya, untuk memastikan berapa besar anggaran pemeliharan venue per tahun, pihaknya akan melakukan studi banding dan akan membuat RoadMap (rancangan kegiatan) event selama satu tahun di semua venue dan harus menjadi kalender tetap.

Sementara itu, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda, mengatakan, terkait dengan pembiayaan pemeliharaan venue yang sudah dibangun, itu masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Papua maupun Kabupaten/kota dan pihak yang mengerjakan.

“Karena venue yang sudah selesai dikerjakan itu belum diserahkan ke PB PON. Sehingga itu bukan rananya kami,” ungkapnya.

Namun lanjut Yunus Wonda, setelah nanti semua pembangunan venue di empat klaster ini selesai, maka akan ada satu MoU yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota untuk mereka serahkan kepada PB PON agar dapat menggunakan venue PON tersebut.

“Tapi setelah PON ini selesai, kami akan kembalikan kepada semua pihak, baik TNI/Polri, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jadi sekarang kalau berbicara bagaimana dengan biaya perawatan venue, ya kami PB PON tidak bisa berkomentar hal itu, lantaran masih rananya Pemerintah. Tapi kalau berbicara soal kesiapan barulah itu rananya kami PB PON,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button