WAROPEN – Suasana di depan Kantor Bupati Waropen pada Rabu pagi (21/01) tampak berbeda. Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok tenaga honorer P3K mendatangi kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan nasib dan status kepegawaian mereka.
Massa yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, hingga pemuda tersebut datang menuntut keadilan. Beberapa menuntut kejelasan dari BKPL Waropen, karena mereka yang seharusnya sudah bekerja selama belasan tahun bahkan ada yang sejak tahun 2013 namun tidak lolos dalam tes. Sementara sebagian lainnya mengakui mempertanyakan formasi yang tadinya ada kemudian tidak ada, serta ada sisipan pegawai pengangkatan K2 yang ternyata disinyalir terkendala. Serta masih banyak lagi aspirasi lainnya yang disampaikan kepada Bupati Waropen Drs. F.X Mote, yang saat itu juga didampingi Wabup Waropen Yoel Boari, Plt Sekda Bob Woriori, serta Kepala BKPL Waropen dan Eks Kepala BKPL Waropen.
Bupati Waropen menunjukkan sikap kesigapan yang tinggi. meski saat itu hujan deras mengguyur. Alih-alih menghindar, Bupati langsung turun menemui massa aksi untuk berdialog secara terbuka. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, ia mendengarkan setiap keluhan mengenai ketidaksinkronan data dan hilangnya kuota yang seharusnya tersedia.
Dalam arahannya, Bupati FX Mote, menegaskan bahwa ia tidak akan melepas tangan terhadap persoalan yang sebenarnya merupakan warisan dari periode sebelumnya.
“Saya ini pemimpin baru. Sekarang kami berdua (bersama Wakil Bupati) yang menanggung beban ini untuk kalian semua, mulai dari kelompok 18 orang, 270 orang, hingga yang sekarang. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah sebelumnya, tapi karena pemerintahan itu berkelanjutan, kita tidak boleh saling menyalahkan,” ujar Bupati dengan tegas di hadapan massa.
Fokus pada Solusi, Bukan Retorika Bupati mengakui bahwa terdapat kekacauan administrasi di masa lalu, termasuk soal data K2 (tenaga honorer kategori 2) yang seharusnya diprioritaskan sejak 2012. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat dengan memanggil jajaran BKPSDM lama, mulai dari mantan kepala dinas hingga kasubag, untuk meminta keterangan dan mencari data yang hilang.
“Saya datang untuk memperbaiki. Kita hanya perlu sedikit sabar. Saat ini, pintu saya dan Wakil Bupati selalu terbuka untuk kalian,” tambahnya.
Bupati FX Mote, juga memberikan edukasi kepada warga agar tidak terjadi misinformasi. Ia menjelaskan bahwa aturan kepegawaian saat ini sangat ketat dan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat, bukan atas kehendak subjektif kepala daerah.
“Data itu tercatat langsung hingga ke pusat. Masalah kuota juga harus dipahami sebagai permintaan dari pusat agar tidak ada simpang siur informasi mengenai kebutuhan pegawai kita,” jelasnya.
Menutup pertemuan tersebut, Bupati meminta para honorer untuk tetap tenang dan memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka ke tingkat nasional. Langkah sigap Bupati ini mendapat apresiasi dari warga karena dinilai berani mengambil tanggung jawab penuh atas masalah yang selama ini terabaikan. (il).