WAROPEN, PapuaGlobal.Com | Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Waropen masih terus berlanjut. Bupati Waropen menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) atas kerja sama yang terjalin, memungkinkan penyelesaian tahapan krusial ini, pada lanjutan Sidang Paripurna VI RAPBD Perubahan TA 2025, di Kota Jayapura, Jumat (26/9).
Dalam tanggapannya terhadap laporan Badan Anggaran dan pandangan umum fraksi-fraksi, bupati menekankan bahwa pencapaian ini adalah sebuah kemajuan signifikan yang akan menjadi modal untuk perbaikan di masa depan.
Dalam pidatonya, Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si beberapa proyeksi keuangan yang menjadi perhatian utama. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya mengintensifkan pendataan wajib pajak baru serta mengoptimalkan layanan retribusi daerah. Angka-angka yang tercantum dalam APBD Perubahan merupakan target optimistis yang diharapkan dapat memacu kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, potensi kerja sama dengan pihak ketiga dan pemanfaatan aset daerah juga menjadi sumber pendapatan yang sedang dikembangkan. Meski demikian, bupati menyatakan kesediaan untuk merasionalisasi kembali target tersebut agar lebih realistis dan tidak membebani neraca keuangan daerah.
Terkait usulan efisiensi anggaran, bupati memberikan penjelasan rinci mengenai beberapa pos anggaran yang dipertahankan. Ia memaparkan bahwa kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPL) sebagian besar bersifat pelayanan administratif yang krusial, seperti pendataan ASN.
Begitu pula dengan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan “jantung” dari siklus pengelolaan keuangan. Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ia mengakui risiko memulai proyek fisik baru di sisa waktu dua hingga tiga bulan. Untuk itu, pemerintah daerah sepakat menunda kegiatan pembangunan fisik baru ke tahun anggaran berikutnya, kecuali untuk rehabilitasi darurat yang sudah berjalan.
Lebih lanjut, bupati juga menyentuh poin-poin penting yang disuarakan oleh dewan. Ia menerima semua catatan dan rekomendasi dengan tangan terbuka. Salah satu komitmen utama yang ditekankan adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan. Pencantuman sumber dana, misalnya, akan menjadi standar wajib dalam penyusunan RKA ke depan. Demikian pula dengan penetapan pagu indikatif yang lebih ketat untuk APBD 2026 agar usulan program menjadi lebih fokus dan realistis.
Di akhir pidatonya, bupati menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam siklus penganggaran akan menjadi perhatian serius. Ia berharap, dengan kerja sama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, Kabupaten Waropen dapat meningkatkan opini audit dari disclaimer menjadi WDP/WTP (Wajar Dengan Pengecualian/Wajar Tanpa Pengecualian) di masa depan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk membangun sistem penganggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien demi kemajuan Waropen.
Redaksi : EL