KASONAWEJA, Papuaglobal.com | 19 Juni 2025 – Sebuah peringatan serius datang dari legislatif Kabupaten Mamberamo Raya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mamberamo Raya, Elias Basutey, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 hingga pertengahan tahun ini. Ia mendesak Bupati dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera bertindak, mempercepat realisasi anggaran, terutama proyek fisik yang vital, sebelum semuanya terlambat.
Dalam keterangan persnya di kediamannya di Burmeso pada Kamis (19/6), Elias Basutey menegaskan bahwa lambannya penyerapan anggaran ini bukan hanya berpotensi menghambat roda pembangunan daerah, tetapi juga membawa dampak domino yang mengerikan.
“Saya sebagai Ketua DPRK, sangat prihatin karena hingga pertengahan tahun, serapan anggaran masih minim di hampir semua OPD,” ujar Elias dengan nada tegas. “Ini harus menjadi perhatian serius Bupati dan jajarannya. Bila tidak segera dipercepat, dampaknya akan terasa pada APBD Perubahan yang akan disusun ke depan, dan ini juga akan berdampak pada pemangkasan anggaran pada APBD tahun berikutnya!”
Elias juga menekankan bahwa percepatan pekerjaan fisik adalah harga mati. Proyek-proyek tersebut, yang bersentuhan langsung dengan denyut kebutuhan masyarakat, tidak boleh tertunda. Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek bisa memicu gelombang ketidakpuasan publik dan menghambat target-target pembangunan daerah yang telah susah payah direncanakan.
DPRK Mamberamo Raya, kata Basutey, siap memberikan dukungan politik dan pengawasan maksimal. Tujuannya satu: memastikan anggaran yang sudah disahkan dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami harap koordinasi lintas OPD diperkuat, termasuk percepatan proses administrasi lelang dan pelaksanaan proyek,” tegas Ketua DPRK. Ia khawatir, jika prosesnya lambat, proyek fisik baru akan berkontrak Agustus atau September, meninggalkan sedikit waktu untuk pengerjaan.
“Sudah habis tahun. Jangan sampai APBD yang sudah dipangkas dari Rp 1 Triliun lebih menjadi Rp 949 Miliar yang kita perjuangkan bersama justru tidak memberi dampak positif dirasakan masyarakat, karena pelaksanaan yang lambat!”
Elias berharap Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan teknis maupun birokratis yang menghambat penyerapan anggaran. Tujuannya adalah mencegah terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang besar pada akhir tahun, yang akan menjadi beban di masa depan.
“Dalam ketentuan sudah jelas, bahwa sebelum 3 bulan mengakhiri akhir tahun, sudah harus sidang Perubahan APBD. Dan kalau nanti di bulan November baru maju sidang Perubahan, kita mau tambahkan anggaran tidak bisa,” tandas Elias Basutey, memberikan peringatan terakhir.
“Sehingga saya sangat berharap Bupati dan Wakil Bupati harus peka melihat ini karena penyerapan anggaran kita masih sangat rendah!” tutupnya.
Pewarta : Napy
Editor : EL