NABIRE – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Tengah melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pemprov dinilai tidak tegas dan kurang hadir secara nyata dalam menangani konflik berdarah di wilayah perbatasan Kabupaten Mimika dan Deiyai, tepatnya di Kapiraya dan Mogodagi.
Ketua DPW PPP Papua Tengah, Nason Utty, menyatakan bahwa sejauh ini langkah yang diambil Penjabat Gubernur Papua Tengah belum menyentuh akar persoalan di lapangan. Meski koordinasi telah dilakukan, dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat yang bertikai.
Lanjut Nason menyebutkan, bahwa rapat-rapat yang digelar bersama Forkopimda di Nabire selama ini hanya melahirkan rekomendasi di atas kertas, tanpa eksekusi nyata di lokasi konflik.
“Rapat sudah beberapa kali digelar bersama Forkopimda di Nabire. Tapi itu hanya sebatas rekomendasi. Pemprov belum benar-benar hadir di Kapiraya, Mogodagi, sampai Kopaikabu,” ujar Nason kepada wartawan di Nabire, Senin (16/2/2026).
Kritik ini didasari oleh eskalasi konflik antara suku Mee dan Kamoro yang terus berulang dalam dua bulan terakhir. Nason membeberkan data yang memprihatinkan terkait dampak pertikaian tersebut:
Dalam dua bulan terakhir, tercatat 11 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang terluka dalam konflik di Timika; Dua bulan lalu, seorang pendeta dilaporkan tewas terbakar bersama bangunan gereja; Minggu lalu, bentrokan kembali pecah yang mengakibatkan pembakaran rumah warga serta fasilitas umum.
“Jangan tunggu korban terus berjatuhan, Rakyat itu lebih tinggi dari jabatan gubernur, Jangan abaikan mereka,” tegas Nason.
PPP Papua Tengah mendesak Gubernur untuk segera turun langsung ke lokasi konflik dan tidak hanya memantau dari jauh. Menurut Nason, kehadiran fisik pemerintah sangat diperlukan untuk memimpin mediasi adat antara tokoh masyarakat Mee dan Kamoro.
“Pemerintah tidak hadir, atau kalaupun hadir, tidak serius. Ini konflik rakyat. Harus ada langkah tegas, turun langsung, mediasi adat, dan jaminan keamanan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Nason menegaskan bahwa negara harus menunjukkan taringnya dalam melindungi warga. Ia meminta pemerintah provinsi berdiri di depan untuk menjamin situasi kondusif agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa depan. (Abet Mote).