WAROPEN – Dalam langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, resmi menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator. Proses yang berlangsung pada Jumat (23/01/2026) ini menjadi sinyal kuat percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen.
Hadir mendampingi Bupati dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari dan Plt Sekretaris Daerah Bob Woriori, S.STP., M.Si.
Bupati menetapkan sejumlah nama untuk mengisi posisi strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Beberapa pergeseran kunci di antaranya:
- Irianto Wairara, SH, jabatan lama Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesra ditunjuk sebagai Plt Kepala Kesbangpol Waropen,
- Ben Manuel Ruatakurei, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pariwisata, ditunjuk sebagai Plt Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesra.
- Demarce Maniburi, SE, Jabatan lama Plt Kepala BPBD Waropen, ditunjuk sebagai Plt Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan.
- Petrus Tanati, SP ditunjuk menggantikan Demarce Maniburi sebagai Plt Kepala BPBD Waropen.
- Isak Samuel Yohan Dippan, jabatan lama Kepala Dinas Sosial diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian, UKM, dan Transmigrasi.
- Yulius Parangtaruka, SIP, Jabatan lama Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Waropen, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Sosial Waropen.
- Melki Watopa, SH, jabatan lama Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo, diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Waropen.
- Musa Kadenafa, S.Pd, Jabatan lama Kabid pada Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Waropen.
- Yosephus Wonatorei, SH, Jabatan lama Kepala Bidang Kesekretariatan DPRK Waropen, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Salomina Terlince Antaribaba, S.Pt, Jabatan lama Plt Kasat Pol PP Waropen, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Waropen.
Dalam arahannya, Bupati Fransiscus menegaskan bahwa bongkar pasang jabatan ini jauh dari unsur subjektivitas atau kepentingan politik praktis.
“Kita harus berbeda, kita harus lebih maju. Ini adalah jiwa besar yang harus kita miliki. Semua keputusan tetap mempertimbangkan kebersamaan,” tegas Bupati di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Beliau juga mengingatkan bahwa ASN harus siap ditempatkan di mana saja dan segera melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komunikasi internal menjadi sorotan utama, terutama terkait penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditargetkan rampung akhir Januari ini agar tidak menjadi beban bagi pejabat baru.
Satu poin krusial yang disampaikan Bupati adalah rencana seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah dan eselon II pada periode Maret hingga Mei mendatang. Langkah ini diambil untuk menghapus status “Plt” yang selama ini mendominasi.
“Kita ingin tidak lagi ada Plt. Semua harus definitif agar kenaikan pangkat berjalan lancar dan tunjangan jabatan jelas. Inilah semangat reformasi birokrasi kita,” ujarnya optimis.
Selain pembenahan internal, Bupati mendorong para pimpinan OPD untuk lebih agresif melakukan aksi “jemput bola” ke kementerian terkait untuk mengamankan anggaran APBN. Ia mencontohkan sektor kesehatan yang sukses meraih dukungan pusat hingga Rp200 miliar tahun ini.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengingatkan bahwa pada 27 Januari mendatang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mulai melakukan evaluasi pembangunan tahun anggaran 2024 ke bawah. Ia menginstruksikan para pejabat baru untuk tetap menjalin komunikasi harmonis dengan pejabat lama guna mempermudah proses pemeriksaan terkait temuan maupun piutang daerah.