Papuaglobal.com | JAYAPURA, PAPUA – Pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi meraih opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam acara serah terima LHP di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura pada Kamis (26/06/2025), Bupati Mote menyampaikan target pemerintah daerah: Kabupaten Waropen akan mendapatkan opini dari BPK pada tahun 2026.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho, kepada Bupati F.X. Mote dan Ketua DPRK Waropen, Yennike Suriana Ketsya Dippan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Jaelani, Kepala Bappeda Bob Woriori, Kepala Inspektorat M. Surya, dan Wakil Ketua DPRK Yonatan Reri.
Dalam pernyataannya, Bupati Mote menyatakan menerima hasil audit tersebut dengan lapang dada. Ia mengakui bahwa temuan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami menerima hasil ini dengan lapang dada dan penuh rasa tanggung jawab. Kami tidak akan menutup mata terhadap berbagai temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK,” ujar Bupati Mote.
Sebaliknya, kata Bupati yang baru saja melewati 100 hari kepemimpinannya bersama Wakilnya Yowel Boari itu mengatakan, hal ini menjadi pemicu bagi kami untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bupati Mote merinci beberapa langkah perbaikan yang akan segera dilakukan, di antaranya:
1.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara terukur dan terjadwal.
2.Memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh satuan kerja.
3.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah.
4.Membangun sinergi yang lebih baik antara pimpinan OPD, Inspektorat, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Mote juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua yang telah melaksanakan tugas konstitusionalnya.
“Kami berterima kasih atas masukan, koreksi, maupun langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung,” pungkasnya.
Penulis : AFP
Editor : Mail