PAPUAGLOBAL.COM | Biak Numfor (24/6/2025) — Anggota DPR RI Komisi XIII, dari Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, mengadakan kunjungan kerja di Biak pada Selasa (24/6) untuk membahas sejumlah isu penting terkait efisiensi anggaran dan pembangunan di Papua. Dalam kesempatan tersebut, Mandenas menyoroti tantangan anggaran pemerintah yang semakin terbatas, terutama pasca pandemi COVID-19, namun tetap menyampaikan harapannya agar layanan publik dan pembangunan di Papua dapat terus berjalan dengan baik.
Yan Mandenas menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat telah melakukan efisiensi anggaran, beberapa sektor tetap mendapatkan prioritas anggaran yang cukup besar, terutama di Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.
Ketiga kementerian ini tidak hanya memiliki anggaran yang stabil, tetapi juga tidak terkena pemotongan anggaran, karena sektor-sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saat ini, APBN kita mencapai 3000 triliun per tahun, namun setelah efisiensi, hanya sekitar 750 triliun yang tersedia. Sisanya, sekitar 2250 triliun, tetap digunakan untuk pelayanan publik. Meskipun banyak aktivitas belanja barang dan modal yang tidak bisa terealisasi, rutinitas pelayanan publik tetap berjalan,” ujar Mandenas.
Mandenas juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktek korupsi yang masih terjadi di beberapa kementerian dan lembaga negara. Ia mencontohkan kasus pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan yang sebelumnya mencuat. Menurutnya, korupsi harus segera diberantas agar anggaran negara dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran.
“Tantangan utama kita sekarang adalah menertibkan praktek-praktek korupsi yang terjadi di kementerian dan lembaga. Ke depan, kami berharap para pengguna anggaran bisa lebih tertib dalam penggunaannya,” tegas Mandenas.
Mandenas juga mengajak Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang belum maksimal. Ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRK agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berharap Kajari tidak segan-segan untuk menertibkan pengelolaan anggaran yang belum maksimal. Pengawasan oleh teman-teman di DPRK juga harus berjalan dengan baik, agar kita bisa mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah,” tambahnya.
Selama dua tahun ke depan, Mandenas mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Papua, akan mengalami keterlambatan akibat pengurangan anggaran untuk sektor tersebut. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa pengurangan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
“Pembangunan infrastruktur memang akan tersendat selama dua tahun ke depan karena pengurangan anggaran. Namun, efisiensi anggaran yang mencapai 250 triliun ini akan digunakan untuk mendukung hilirisasi industri dan sektor lainnya yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Mandenas.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja ini adalah masalah pengelolaan nikel di Indonesia. Mandenas menekankan pentingnya pemerintah memiliki industri mandiri dalam pengelolaan nikel, agar dapat mengolah dan menjualnya untuk mendongkrak penerimaan negara.
“Jika kita gali dan ambil nikel, tetapi pengelolaannya masih dikuasai oleh swasta luar negeri, sebaiknya jangan. Kita harus memiliki industri mandiri untuk mengelola tambang nikel, sehingga hasilnya bisa masuk ke penerimaan negara dengan nilai yang lebih besar,” tegas Mandenas.
Dalam kesempatan tersebut, Mandenas juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin pasti memiliki gaya pemerintahan yang berbeda. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintahan saat ini menggunakan pendekatan yang lebih baru dan semangat yang lebih segar untuk mendorong kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama di Papua.
“Setiap pemimpin memiliki gaya pemerintahan yang berbeda, termasuk pemerintahan saat ini. Kita harus menggunakan pendekatan baru dan semangat baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” kata Mandenas.
Dengan berbagai tantangan dan pembatasan anggaran yang ada, Mandenas mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, lembaga, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memperkuat pembangunan di Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Ia berharap melalui kolaborasi yang baik, sektor-sektor yang terhambat dapat kembali berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Reporter : EL
Editor : EL